Tercatat dalam Proposal Trump, mereka membayangkan adanya komite teknokratis yang apolitis untuk memimpin layanan publik.
Hal ini justru menimbulkan pertanyaan lantaran tidak dijelaskan terkait anggota, mekanismenya, hingga pihak yang berhak mengawasi.
Trump bahkan menyatakan dirinya bersama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, akan memimpin sebuah dewan perdamaian internasional yang bertugas mengawasi komite transisi tersebut.
Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai independensi lembaga ini serta sejauh mana rakyat Palestina dilibatkan dalam rencana pemerintahan transisi di Gaza.
Posisi Otoritas Palestina
Isu lain adalah keterlibatan Otoritas Palestina (PA). Proposal menyebut Gaza akan dikelola komite transisi hingga PA dianggap siap mengambil alih.
Baca Juga: Soal Tunggakan Rp55 Triliun ke BUMN, Menkeu Purbaya Justru Tagih Balik: Jangan Rugi Terus
Berdasarkan laporan Reuters, tidak ada tolok ukur atau jadwal pasti kapan hal itu bisa terjadi.
Netanyahu bahkan secara gamblang menolak kemungkinan PA kembali berkuasa di Gaza.
“Gaza akan dikelola bukan oleh Hamas, bukan pula oleh PA,” ucapnya di Washington berdampingan dengan Trump dalam kesempatan yang sama.
Pasukan Internasional yang Masih Abu-abu
Trump juga mengusulkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk menjaga keamanan Gaza.
Sebagian publik justru skeptis karena tidak ada kejelasan negara mana yang bersedia mengirim pasukan, termasuk mandatnya, dan keberanian mereka menghadapi Israel jika terjadi pelanggaran.
Jadwal Mundurnya Israel
Di sisi lain, salah satu pertanyaan terbesar dalam deal perdamaian Gaza versi Trump dan Netanyahu itu juga tentang waktu tepatnya Israel benar-benar akan menarik diri dari Gaza.
Dalam proposal menyebut penarikan dilakukan secara bertahap, bergantung pada standar keamanan dan demiliterisasi. Meski begitu, belum ada jadwal konkrit maupun indikator yang jelas.