Program Makan Bergizi Gratis Dapat Tekan Angka Kemiskinan Hingga 5,8 persen, Ungkap Ahli Kemiskinan

REDAKSI88.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai memiliki potensi besar dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Menurut Prof. Arief Anshory Yusuf, ahli kemiskinan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), program ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 5,8 persen.

Pernyataan ini disampaikan Arief usai bertemu dengan Presiden Prabowo bersama Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, di Istana Kepresidenan pada Rabu (19/3).

Dalam pertemuan tersebut, Arief memaparkan hasil kajian mengenai dampak positif program MBG terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Baca Juga: Indonesia Tegaskan Dukungan Penuh bagi Perjuangan Palestina dalam Pertemuan dengan Utusan Khusus Palestina

"Kami dari DEN menyampaikan kajian tentang potensi dampak MBG terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. Intinya, program ini sangat bagus karena dapat menciptakan lapangan kerja baru hingga 1,9 juta orang, sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen,” jelas Arief.

Arief memberikan contoh konkret mengenai manfaat program MBG bagi keluarga miskin. Misalnya, dalam satu keluarga yang memiliki tiga orang anak, keluarga tersebut dapat menerima bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan dari program MBG.

Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan tambahan sekitar Rp 200.000 dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rp 200.000 dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dengan demikian, total bantuan yang diterima oleh keluarga tersebut dapat mencapai Rp 1 juta per bulan, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan bergizi.

Arief menekankan bahwa program MBG yang progresif ini perlu dijalankan dengan baik dan transparan.

Baca Juga: Ladang Ganja Tersembunyi di Bromo Terungkap: Dampaknya pada Pariwisata dan Upaya Pencegahan ke Depan

Ia menyarankan agar pemerintah segera melakukan business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan efektivitas program.

Selain itu, peran serta masyarakat dalam memonitor pelaksanaan program juga perlu ditingkatkan.

"Program ini perlu dipastikan berjalan dengan baik. Kita harus melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam monitoring. Selain itu, kita juga perlu memperkuat pengawasan terhadap bahan-bahan yang digunakan. Jika bahan tersebut tidak perlu diimpor, sebaiknya tidak diimpor agar rantai pasok lokal terjaga," ujar Arief.