Presiden Prabowo Buka Suara Soal Demonstrasi dan Revisi UU TNI: Tegaskan Hak Konstitusional Rakyat dan Pentingnya Stabilitas Nasional

Ia secara khusus menyoroti peran LSM yang didanai asing. "Pemerintah AS sendiri sudah membubarkan USAID, dan terbukti mereka membiayai banyak LSM di berbagai negara. Ini fakta yang sudah menjadi public knowledge," paparnya.

"Saya ingin kita semua berpikir jernih. Demo itu hak, tapi kalau tujuannya menciptakan kekacauan dan kerusuhan, itu jelas melawan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Baca Juga: Rekam dan Laporkan! Pesan Keras Prabowo ke Pejabat Korup di Tengah Pesta Panen Raya

Revisi UU TNI: Untuk Stabilitas, Bukan Kembali ke Dwifungsi

Mengenai isu revisi UU TNI yang ramai diperbincangkan, Prabowo menjelaskan dengan rinci latar belakang perubahan tersebut.

"Bagaimana mungkin kita bisa membangun organisasi TNI yang kuat kalau panglimanya berganti setiap tahun? Masa jabatannya terlalu pendek," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa revisi ini sama sekali bukan upaya mengembalikan dwifungsi ABRI.

"Inti RUU ini sederhana: memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi agar ada stabilitas kepemimpinan. Tidak ada niat untuk dwifungsi," jelas Prabowo.

Presiden juga memaparkan aturan ketat tentang peralihan ke jabatan sipil.

"Semua pejabat militer yang mau masuk ke jabatan sipil wajib pensiun dulu. Hanya ada pengecualian untuk institusi tertentu seperti intelijen, Basarnas, kejaksaan, dan lembaga peradilan militer. Semua ini ada pertimbangan logisnya," paparnya.

Baca Juga: 80 Ribu Koperasi Desa dan Cold Storage! Strategi Revolusioner Prabowo untuk Petani Maju

Komitmen pada Reformasi dan Supremasi Sipil

Prabowo menutup pembicaraan dengan menegaskan komitmennya pada reformasi TNI.

"Saya termasuk yang mendorong TNI kembali ke barak. Saya yang pertama kali di internal TNI menyuarakan supremasi sipil, dan saya buktikan dengan tunduk pada kepemimpinan sipil," ujarnya.

"Ini yang perlu dipahami masyarakat. Reformasi TNI justru dimulai dari dalam, oleh kami para perwira saat itu seperti Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, dan Agus Wirahadikusuma. Kami yang memulai perubahan ini," tambahnya.***