KPK Targetkan Pemerintah Daerah Patuh Standar MCP 2025 untuk Tata Kelola Bersih

REDAKSI88.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas komitmennya dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan melalui peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Acara ini digelar di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta, pada Rabu (5/3).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa MCP menjadi alat strategis bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi.

Dengan indikator yang lebih menyeluruh dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 diharapkan dapat menjadi panduan bagi kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

Baca Juga: Kronologi Kecelakaan Maut yang Menewaskan Anggota DPR Alamuddin Dimyati Rois di Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah

"Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat. MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi," ujar Setyo.

Pada 2024, KPK bersama Kemendagri dan BPKP telah menerapkan MCP di 546 pemerintah daerah. Hasil evaluasi menunjukkan capaian nasional sebesar 76, meningkat satu poin dari tahun sebelumnya.

Namun, berbagai perbaikan masih diperlukan untuk mempercepat pencegahan korupsi melalui MCP.

Sebagai langkah lanjutan, MCP 2025 menyempurnakan indikator guna menutup celah korupsi.

Baca Juga: Prabowo Sebut-sebut Nama Jokowi di Sidang Kabinet, Dari Dugaan Ijazah Palsu Hingga Isu jadi ‘Boneka’

Delapan area intervensi utama tetap menjadi fokus, meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak daerah.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Didik Agung Widjanarko, menjelaskan bahwa delapan area tersebut mencakup 16 sasaran pencegahan korupsi dengan 111 indikator.

"Dari identifikasi kerawanan korupsi di area tersebut, ditentukan sasaran pencegahan yang mencakup tiga aspek utama, yaitu transparansi, regulasi dan kebijakan, serta akuntabilitas," ungkap Didik.

Dengan penyempurnaan ini, Didik berharap pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mencegah korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola.

"Diharapkan melalui MCP ini dapat diikuti dengan langkah-langkah nyata dalam pencegahan korupsi di daerah," pungkasnya.