Susi Pudjiastuti Soroti Ancaman Tambang Nikel di Raja Ampat, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh

Redaksi88.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali angkat suara terkait potensi kerusakan lingkungan yang mengancam kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ia menyoroti ekspansi industri tambang nikel yang dinilai berpotensi merusak ekosistem laut di wilayah yang dikenal sebagai surga biodiversitas dunia itu.

Selama ini, Raja Ampat dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia yang sudah mendunia. 

Baca Juga: Puasa Arafah Jatuh pada 5 Juni 2025, Ini 3 Keutamaannya bagi Umat Muslim yang Melaksanakannya

Ekspansi proyek pertambangan yang semakin meluas dikhawatirkan dapat merusak kawasan bakau, terumbu karang, dan mengancam sumber penghidupan nelayan setempat.

Melalui unggahan akun X @susipudjiastuti miliknya, Susi menyampaikan seruannya terhadap pemerintah untuk menghentikan segera segala bentuk aktivitas pertambangan di wilayah konservasi laut tersebut.

"Pak Presiden Prabowo, mohon segera dihentikan," kata Susi melalui akun X @susipudjiastuti pada 3 Juni 2025.

Baca Juga: Seskab Teddy Tegaskan Tak Ada Pergantian Kapolri, Bantah Keras Isu yang Beredar

Di sisi lain, perhatian terhadap persoalan ini juga datang dari legislatif. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi konflik antara pengembangan industri tambang nikel dan upaya pelestarian kawasan wisata di Raja Ampat.

“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” ujarnya.

Evita menegaskan pentingnya menjaga ekosistem pariwisata dari ancaman aktivitas yang merusak lingkungan. Ia memastikan isu ini akan dibahas di parlemen.

Baca Juga: Hadis dan Niat Puasa Arafah 9 Dzulhijjah yang Dilakukan pada Kamis, 5 Juni 2025

“Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik. Tadi yang menambang katanya belum begitu banyak, baru beberapa yang baru mau mulai. Kita minta pemerintah untuk mengevaluasi,” pungkas Evi.***.