Redaksi88.com – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran besar senilai Rp1.376,9 triliun pada tahun 2026 untuk mendanai berbagai program prioritas pemerintah.
Anggaran tersebut diprioritaskan bagi program yang langsung menyentuh masyarakat di daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, meskipun dana berasal dari pemerintah pusat, pelaksanaan program akan dilakukan di tingkat daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Pantau Truk ODOL, Kemenhub Hapus Jembatan Timbang dan Terapkan Teknologi Mirip ETLE
“Program prioritas pemerintah yang sebanyak Rp1.376,9 triliun ini sebetulnya namanya pemerintah pusat tapi itu langsung dilaksanakan di daerah,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jumat 22 Agustus 2025.
Sri Mulyani menjelaskan sebagian program tersebut merupakan lanjutan dari periode sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, serta iuran Jaminan Kesehatan.
Program cek kesehatan gratis yang dimulai pada 2025 juga dipastikan tetap berlanjut.
Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Deodorant Spray: Praktis dan Wangi untuk Atasi Bau Badan
“Sebagian adalah program yang ongoing seperti PKH, PIP, Kartu Sembako, iuran Jaminan Kesehatan itu sudah ada di dalam ongoing. Cek Kesehatan Gratis itu sudah dimulai tahun 2025 dan kita teruskan,” imbuhnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah menyiapkan Rp22,5 triliun untuk renovasi dan revitalisasi sekolah.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun akan diberikan bagi murid, ibu-ibu, hingga anak balita.
Baca Juga: Emas atau Bitcoin? Mengulik Perbedaan dari Nilai Intrinsik Hingga Regulasi
“Ini juga langsung pelaksanaannya di daerah untuk masyarakat di daerah baik itu murid maupun ibu-ibu dan anak-anak balita,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga menyiapkan Rp27,9 triliun untuk program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda.
Artikel Terkait
Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK atas Dugaan Pemerasan Perusahaan Sertifikasi K3
Terjaring OTT KPK, Ini Deretan Fakta Kontroversi Wamenaker Immanuel Ebenezer
Istana Sampaikan Keprihatinan atas Kasus OTT KPK yang Menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer
Titiek Soeharto Soroti Beras Setahun Lebih di Gudang Bulog, Minta Pemerintah Tak Menumpuk Stok
Pantau Truk ODOL, Kemenhub Hapus Jembatan Timbang dan Terapkan Teknologi Mirip ETLE