BGN Angkat Bicara soal Dugaan 5.000 SPPG Fiktif: Ada Proses Verifikasi hingga Roll Back MBG

REDAKSI88.com  – Isu dugaan 5.000 dapur program MBG fiktif mencuat setelah anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengungkapkannya dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 15 September 2025.

Menanggapi hal tersebut, BGN menegaskan tidak ada dapur fiktif dalam pelaksanaan program MBG. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan dugaan itu muncul dari usulan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah tercatat dalam portal mitra, tetapi belum dibangun.

“Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” ujar Sony dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

Baca Juga: TNI AD Tanggapi Kritik Sipil soal Penjagaan Gedung Parlemen: Sudah Sesuai Aturan

Sony menegaskan setiap pendirian SPPG wajib melewati sejumlah tahapan, mulai dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan. Jika progres pembangunan tercatat nol persen, sistem otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal.

“Saat ini BGN telah meninjau ulang usulan yang masih berstatus persiapan namun progresnya nol persen. Usulan tersebut dikembalikan statusnya ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan,” jelas Sony yang baru dilantik pada Rabu, 17 September 2025.

Ia menambahkan, dana MBG tidak mungkin cair tanpa mekanisme resmi karena pencairan hanya bisa dilakukan melalui akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG.

Baca Juga: Ucapan Viral Anggota DPRD Gorontalo soal Uang Negara, Benarkah Disebar Teman Wanita?

“Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN ke virtual account. Pencairan hanya dapat dilakukan jika perwakilan yayasan sebagai maker dan Kepala SPPG sebagai approver sudah memiliki username dan password,” katanya.

Sony juga mengungkapkan, BGN telah menerima 3.520 komplain, di mana 3.470 sudah direspons dan 1.942 mitra menyerahkan bukti valid berupa video pembangunan SPPG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan lembaganya berkomitmen menjaga keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas anggaran.

Baca Juga: Mutasi Kepsek di Prabumulih Jadi Sorotan, Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Taat Regulasi

“Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” ucap Hida.

Menurutnya, dengan pengawasan berlapis, keterbukaan data, serta partisipasi publik, program MBG diyakini akan terus berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi jutaan penerima.