Evaluasi Program MBG: Ketua Banggar DPR Soroti Beban SPPG hingga Usul Kantin Sekolah Direhab Jadi Dapur

Redaksi88.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia menilai sejumlah persoalan yang belakangan terjadi, termasuk kasus keracunan massal ribuan siswa, perlu dijadikan bahan perbaikan agar program dapat berjalan lebih optimal.

Said mengusulkan agar fasilitas kantin sekolah direhabilitasi dan dialihfungsikan sebagai dapur MBG. 

Dengan begitu, dapur hanya melayani kebutuhan gizi siswa di sekolah masing-masing, bukan ribuan porsi lintas wilayah.

Baca Juga: MK Batalkan UU Tapera: Iuran Wajib Resmi Dihapus dan Kini Jadi Tabungan Bersifat Sukarela

Perubahan Fungsi Kantin Sekolah sebagai Dapur MBG

“Bebannya terlalu berat kalau 3.000 (porsi), diselesaikan saja 1.000 (porsi) atau pemerintah dalam hal ini mengambil posisi yang ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” ujar Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin 29 September 2025.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, langkah ini akan meringankan beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini harus menyiapkan hingga 3.000 porsi per hari. 

Selain itu, pengelolaan dapur di masing-masing sekolah juga dinilai memudahkan pengawasan higienitas dan sanitasi.

“Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian bagaimana dicek sanitasinya, dan cakupannya hanya di sekolah itu saja. Itu akan lebih luar biasa,” jelasnya.

Baca Juga: Dugaan Malpraktik di RSUD Batang: Pasien Menderita 7 Bulan Akibat Selang Tertinggal di Tubuh

Soroti Kasus Keracunan

Menurut pandangan Said, evaluasi terhadap program MBG sangatlah penting dilakukan mengingat adanya insiden keracunan massal yang menimpa sekitar 5.620 siswa di berbagai daerah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah menu makanan MBG terkontaminasi bakteri akibat pengolahan yang tidak higienis hingga penggunaan bahan pangan yang tak lagi segar.

“Muncul isu bagaimana tentang anggarannya, saya berpendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silakan evaluasi,” tutur Said.

“Tidak hanya anggaran, tapi mekanismenya, juga pada expert yang menangani soal gizi,” lanjutnya.