Melihat Kembali Rencana Pencampuran Etanol: Transisi Energi di Persimpangan Teknologi dan Kesiapan

Sebagian besar kendaraan keluaran baru disebut sudah kompatibel dengan bahan bakar bercampur etanol. Namun, kesiapan infrastruktur distribusi dan risiko teknis bagi kendaraan lama masih menjadi perhatian.

Mandat dari Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui penerapan mandatori E10 sebagai langkah konkret mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Pertemuan dengan Wapres Gibran, Diingatkan Soal Kebijakan Pemangkasan Anggaran TKD

“Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (E10),” kata Bahlil di Jakarta pada Selasa 7 Oktober 2025 silam.

Bahlil menegaskan, kebijakan ini akan mendorong Indonesia menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan dan memperkuat ketahanan energi nasional.

DPR Ingatkan Soal Kesiapan Mesin Kendaraan

Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai rencana penerapan E10 perlu dikaji lebih matang.

“Bagi banyak kendaraan, adanya kandungan etanol saat ini belum ramah bagi mesin meski secara lingkungan lebih ramah,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin 13 Oktober 2025.

Baca Juga: Komisi XIII DPR Siap Bentuk Panja Pengawas Lapas Usai Kasus Narkoba Ammar Zoni di Rutan Salemba

Ateng menjelaskan, sebagian besar kendaraan di Indonesia masih menggunakan sistem pembakaran konvensional yang belum siap menerima kadar etanol tinggi.

“Campuran etanol yang terlalu besar berpotensi memengaruhi performa dan daya tahan komponen tertentu,” jelasnya.

Ateng menilai, penerapan E10 akan lebih ideal dilakukan ketika teknologi mesin kendaraan di Indonesia sudah lebih maju, agar transisi menuju energi bersih tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat.***