Biaya Haji 2025 Turun: Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya dan Cerita Menag tentang Prabowo

Pasal tersebut menyatakan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Pada 2025, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000, yang terdiri dari 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing KBIHU, dan 17.680 jemaah haji khusus.

Menag Nasaruddin mengapresiasi kinerja Komisi VIII DPR yang meskipun dalam masa reses tetap bekerja untuk kepentingan jemaah haji. 

“Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” ujarnya.

Menurutnya, kesepakatan BPIH ini sesuai dengan harapan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus untuk memberikan kesempatan kepada calon jemaah haji dengan biaya yang lebih murah.

Menag juga menjelaskan bahwa total Nilai Manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M adalah sebesar Rp6.831.820.756.658,34, lebih kecil Rp1.368.219.881.908,86 dibandingkan dengan nilai manfaat pada operasional haji 2024.

“Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak,” harap Menag.

Menag yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat.

Namun, ia juga berharap masyarakat tidak hanya merasa senang di awal, tetapi tetap merasa puas saat pelaksanaan haji pada Juni mendatang. 

“Kita ingin bukan hanya tersenyum di Januari tapi juga tersenyum di bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.

Obsesi Presiden Prabowo atas Turunnya Biaya Haji 2025

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin mengungkapkan bahwa keputusan untuk menurunkan biaya haji 2025 merupakan salah satu obsesi Presiden Prabowo. 

"Ini obsesi Presiden Prabowo kepada kami Kemenag dan BPH, bagaimana bisa diperingan beban jemaah tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji," ungkapnya. 

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyisir biaya haji dan mengeliminasi biaya yang tidak perlu. 

"Kami mencoba mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul," tambah Nasaruddin.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa pendekatan pemerintah dalam hal ini adalah pengabdian dan pelayanan, bukan bisnis.***