Retret Kepala Daerah Akan Pakai APBN, Bukan Dana Pribadi Presiden Prabowo

REDAKSI88.com, BENGKULU UTARA– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret bagi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia memastikan bahwa dana tersebut tidak berasal dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan dialokasikan dari anggaran pemerintah untuk mendukung program pembekalan bagi kepala daerah terpilih.

"Enggak (uang Presiden) dong, (anggaran retret) dari pemerintah," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2025.

Baca Juga: Kesaksian Berseberangan, Pengakuan Pelaku Pembacokan di Lembah Duri Bertentangan dengan Istri Korban

Meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, Prasetyo menegaskan bahwa retret bagi kepala daerah tetap harus dilaksanakan.

Menurutnya, efisiensi tidak berarti menghapus kegiatan penting yang berkaitan dengan penguatan koordinasi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

"Efisiensi bukan berarti kegiatan yang memang penting dan diperlukan tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga," tegasnya.

Baca Juga: Google Sempat Salah Tampilkan Kurs Dolar AS ke Rupiah, Penyebab dan Dampaknya Terungkap

Prasetyo menjelaskan bahwa Pilkada serentak 2024 menjadi momen pertama dalam sejarah pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Oleh karena itu, retret diperlukan untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan kepala daerah terpilih agar kebijakan nasional bisa berjalan selaras.

"Kita merasa bahwa retret ini sangat penting. Ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya juga dilakukan serentak, meskipun masih ada kemungkinan dilakukan dalam dua tahap karena ada yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Baca Juga: SPMB 2025 Gunakan Sistem Rayon, Siswa Bisa Daftar ke Sekolah di Provinsi Lain

Ia menambahkan bahwa retret ini bertujuan membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa berjalan lebih efektif.

"Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," imbuhnya.