Selain itu, terdapat kelompok kerja yang melibatkan akademisi hingga tokoh masyarakat.
Satgas dalam ketentuannya bakal melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit satu kali setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Baca Juga: KPK Dalami Keterlibatan Bupati OKU dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR
Pelaksanaan Perpres ini akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber sah lainnya.
Pemerintah berharap, Perpres ini dapat mendorong pengelolaan hutan yang lebih adil, lestari, dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
Dengan langkah tegas ini, Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab untuk generasi mendatang.***