REDAKSI88.com– PDI Perjuangan (PDIP) membuka peluang kerja sama politik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski tidak dalam bentuk koalisi formal.
Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah usai pertemuan di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, Jumat (4/4/2025).
"Format kerja sama politik antara PDIP dengan pemerintahan Prabowo nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri)," tegas Basarah.
Menurutnya, semangat kolaborasi ini sejalan dengan nilai gotong royong dalam Pancasila.
Baca Juga: Prabowo Berduka atas Wafatnya Uskup Turang: Beliau Teladan Pengabdian untuk Rakyat Kecil
"Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDIP ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional," ujarnya.
Basarah menegaskan bahwa kerja sama tidak harus berarti bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.
"Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional," jelasnya.
Ia juga membantah kekhawatiran hilangnya oposisi jika PDIP bekerja sama dengan pemerintah.
"Kami tidak mengenal konsep oposisi-koalisi secara formal. Dalam sistem presidensial, pengawasan tetap bisa dilakukan melalui kader di parlemen," kata Basarah.
Lebih lanjut, ia merujuk pada mekanisme demokrasi yang diatur undang-undang.
"Di sana diatur hak-hak parpol di parlemen, seperti menyetujui atau menolak RAPBN, membuat undang-undang, serta hak pengawasan," tambahnya.
Soal kemungkinan kader PDIP masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran, Basarah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Megawati. Namun, ia menegaskan hubungan baik antara Megawati dan Prabowo tetap terjaga.
Baca Juga: Imbas Kebijakan Trump: Tarif Impor 32 persen Ancam Ekspor Indonesia, Bagaimana Respons Pemerintah?
"Apa pun pola hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik," pungkasnya.***