Imbas Kebijakan Trump: Tarif Impor 32 persen Ancam Ekspor Indonesia, Bagaimana Respons Pemerintah?

REDAKSI88.com – Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mempercepat pengumuman kebijakan tarif baru dalam pidato di Gedung Putih pada Rabu petang, 2 April 2025 waktu Washington, Kamis pagi, 3 April 2025 WIB.

Kebijakan yang disebut Trump sebagai "Hari Pembebasan" itu mencakup pengenaan tarif timbal balik terhadap sejumlah mitra dagang AS, termasuk Indonesia.

Indonesia dikenakan tarif impor 32%, hanya selisih 2% dari tarif yang diterapkan pada China (34%).

Sementara Thailand dan Vietnam mendapat beban lebih tinggi, masing-masing 36% dan 46%. Trump beralasan kebijakan ini ditujukan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS.

Baca Juga: Resesi Mengintai! Begini Strategi Prabowo Hadapi Dampak Tarif Impor AS 32 persen pada 2025

"Itu adalah deklarasi kemerdekaan kita," tegas Trump di Taman Mawar Gedung Putih.

Menurut Trump, selama ini AS telah terlalu banyak memberikan subsidi kepada negara lain.

"Mengapa kita melakukan ini? Maksud saya, kapan kita bisa mengatakan kalian harus bekerja untuk diri sendiri… Kita akhirnya mengutamakan Amerika," tambahnya.

Dampak Langsung pada Ekspor Indonesia

AS merupakan pasar utama bagi produk Indonesia seperti garmen, peralatan listrik, minyak sawit, alas kaki, dan produk perikanan. Kebijakan ini berpotensi mengurangi daya saing ekspor Indonesia di pasar AS.

Baca Juga: OpenAI Terancam Berhadapan dengan Hukum, Ghibli Berhak Gunakan UU Hak Cipta AS karena Pendirinya Keberatan

Menanggapi hal ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah sedang menghitung dampak kebijakan tersebut.

"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,"ujar Susiwijono, 3 April 2025.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan pemerintah AS dan mitra dagang lainnya

"Pemerintah akan mengirim delegasi ke Washington DC untuk berdiskusi langsung dengan otoritas AS," tambahnya.