REDAKSI88.com – Pemerintah Indonesia mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah isu pertambangan di pulau-pulau kecil tersebut menarik perhatian publik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil berdasarkan instruksi langsung Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya.
"Atas koordinasi saya dengan Pak Seskab, arahan Pak Seskab untuk coba kita mendalami ini dengan cepat," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10 Juni 2025).
Baca Juga: Nadiem Klaim Pengadaan Chromebook Sesuai Prosedur, Didampingi Kejagung dan Berkonsultasi dengan KPPU
Bahlil kemudian memaparkan kronologi tambang nikel di Raja Ampat hingga akhirnya empat dari lima IUP perusahaan dicabut oleh pemerintah. Berikut rangkuman lengkapnya:
Pembentukan Tim Investigasi
Pada Rabu (4 Juni 2025), Bahlil mulai menindaklanjuti perintah Presiden dengan membentuk tim investigasi untuk menangani masalah tambang yang menjadi sorotan.
Penghentian Sementara Operasi Tambang
Keesokan harinya, Kamis (5 Juni 2025), Presiden melalui Seskab memerintahkan penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan yang masih berjalan.
Baca Juga: Prabowo Cabut Izin Tambang PT KSM, Tersingkap Peran Eks Menteri Kelautan Era SBY
"Pada hari Kamis itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari IUP-IUP yang beroperasi," ujar Bahlil.
Dari lima IUP tambang nikel di Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang masih memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) aktif. Setelah penghentian sementara, Presiden meminta verifikasi lapangan untuk menghindari informasi yang tidak akurat.
"Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi sepihak," jelas Bahlil.
Kunjungan ke Lokasi Tambang
Pada Jumat (6 Juni 2025), bertepatan dengan Idul Adha, Bahlil bersama Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat meninjau langsung kondisi pertambangan di Sorong dan beberapa pulau di Raja Ampat.
Bahlil menyatakan bahwa beberapa perusahaan beroperasi di pulau kecil yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.
"Kalau kita lihat di media sosial, seolah Piaynemo ini pusat pariwisata Raja Ampat dan seolah-olah sudah menjadi kerusakan lingkungan," ungkapnya.