Oleh karena itu, “Tentu, perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres dan saya sudah mendapat laporannya bahwa akan segera dikeluarkan, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian atau lembaga yang terkait,” jelasnya.

Dengan adanya Perpres tersebut, Puan berharap dapat tercipta payung hukum yang mampu menjaga kelancaran pelaksanaan MBG. Sebagai politikus PDI-P, ia menyetujui bahwa program MBG baik untuk anak Indonesia, dengan catatan bahwa mekanisme dan prosesnya harus dievaluasi secara total.

Kepala BGN Pastikan MBG Lanjut Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan bahwa MBG akan tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia juga menyebutkan tentang percepatan pemenuhan target penerima manfaat.

“Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orangtua yang menantikan kapan menerima makan berhenti gratis,” kata Dadan di kantor Kemenkes pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Selanjutnya, “Di luar perintah itu, saya akan tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” tambahnya.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sebut Evaluasi Program MBG Usai KLB Keracunan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berbenah, mengingat kementeriannya membawahi anak usia sekolah sebagai penerima manfaat mayoritas program MBG.

“Kami Kemendikdasmen sebagai penerima manfaat terbesar dari MBG ini senantiasa mendukung program MBG. Kalau misalnya ada beberapa kejadian luar biasa itu mungkin itu bisa menjadi bagian dari evaluasi,” ucap Abdul Mu’ti kepada wartawan saat kunjungan ke Cimahi pada 22 September 2025 lalu.

Mengenai bentuk evaluasi pelaksanaan MBG, Abdul Mu’ti menyerahkannya sepenuhnya kepada BGN sebagai penyelenggara program.***