Redaksi88.com – Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional melayangkan sejumlah tuntutan yang diklaim sebagai upaya untuk memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan Ketua Umum Aliansi Pemantau Program BGN, Ahmad Yazdi, kini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.
Dalam tuntutannya, aliansi tersebut menyoroti berbagai persoalan, mulai dari desakan pencopotan 6 pejabat fungsional BGN hingga dugaan praktik jual beli titik dapur mitra MBG.
Baca Juga: Makan Buah Saat Perut Kosong: 5 Pilihan Terbaik dan Segudang Manfaatnya
Kinerja para verifikator dapur MBG di lapangan pun tak luput dari sorotan Aliansi Pemantau Program MBG.
“Kami melayangkan surat tuntutan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini suratnya sudah kami sampaikan ke Sekretariat Negara, sudah diterima juga,” ujar Ahmad Yazdi dikutip dari pernyataan persnya, Rabu, 8 Oktober 2025.
1. Tuntut Pencopotan 6 Pejabat BGN
Ahmad Yazdi membeberkan enam nama pejabat yang diminta untuk dicopot oleh Presiden, yakni Kepala BGN Dadan Hindayana, Tigor Pangaribuan, kemudian Ari Santoso, Ricola Febri, Redy Hendra Gunawan, dan Sony Sonjaya.
“Kenapa nama-nama tersebut kami usulkan, karena kami memandang dan melihat bahwa nama-nama itu adalah benalu yang jelas dan nyata di BGN,” ucap Yazdi.
2. Tuntut Peningkatan Kinerja untuk Cegah Keracunan
Aliansi ini juga menyoroti kasus keracunan makanan dalam program MBG. Menurut Yazdi, BGN perlu meningkatkan kualitas kerja dan memperketat pengawasan terhadap dapur yang telah beroperasi.
“Permasalahan keracunan yang terjadi pada dapur gizi di wilayah Indonesia ini terjadi pada dapur yang sudah jalan,” imbuhnya.
Baca Juga: Fenomena Cahaya Merah di Langit Cirebon, BRIN Pastikan Bukan Ledakan Pabrik tapi Meteor Besar
3. Kritik Kebijakan Roll Back
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sempat mengungkapkan beberapa waktu lalu ada sekitar 5.000 mitra dapur MBG terkena kebijakan roll back.
Kebijakan tersebut membuat mitra yang telah terdaftar harus kembali ke tahap pengajuan dan tidak diperbolehkan beraktivitas karena belum diverifikasi oleh BGN.