Prabowo Perintahkan Menteri BUMN Segera Implementasikan Diskon Tarif Transportasi Nasional

REDAKSI88.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera menerapkan kebijakan diskon tarif transportasi nasional sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi.

Langkah ini dibahas dalam pertemuan tertutup dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Erick Thohir menyatakan, Prabowo menginginkan kebijakan ini segera efektif pada Juni 2025, mencakup potongan harga untuk kereta api, jalan tol, pesawat, dan moda transportasi lainnya.

Baca Juga: IFG dan Rindam Jaya Kolaborasi Bangun SDM Unggul Berlandaskan Pancasila

"Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain," tegas Erick dalam keterangan pers yang dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (5/6/2025).

Ia menambahkan, "Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk surat keputusan bersamanya supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelumnya."

Kebijakan ini akan berlaku mulai 5 Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa liburan sekolah. Erick meyakini, program serupa sebelumnya telah berjalan sukses, sehingga implementasinya kali ini tidak akan menemui kendala besar.

Baca Juga: Wakil Bupati Sergai Kunjungi Kantor Redaksi Timenews: Sinergi Pemkab dan Media Semakin Erat

"Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan, jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat," ujarnya.

Menurut Erick, kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mendongkrak perekonomian daerah.

"Ini baguslah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur," katanya.

"Terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa."

Baca Juga: Pemkab Lampung Selatan Rayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025: Aksi Nyata di Pantai TPI Rangai

Pendanaan program ini akan ditangani Kementerian Keuangan sebagai bagian dari stimulus fiskal pemerintah. Pembahasan teknis lebih lanjut, termasuk alokasi anggaran, masih akan dikoordinasikan dengan para wakil menteri dan Kemenkeu.*