Redaksi88.com – Penyanyi sekaligus dokter bedah plastik, Tompi, mengambil langkah tegas dengan keluar dari Wahana Musik Indonesia (WAMI) usai merasa kecewa terhadap kinerja Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pendistribusian bayaran royalti.
Melalui unggahan di Instagram, Tompi mengungkapkan kekecewaannya yang sudah ia rasakan sejak lama.
Ia mengaku, bersama mendiang Glenn Fredly, sudah pernah membahas persoalan pembagian royalti dari konser musik namun tidak pernah mendapat jawaban yang membuatnya puas.
“Dulu sama Glenn saya beberapa kali diskusi tentang LMK ngutip dan ngebagi royalti dari konser belum pernah puas dan jelas dengan jawaban dari semua yang pernah saya tanyai,” tulis Tompi, Selasa (12/8/2025).
Ia mempertanyakan bagaimana transparansi penghitungan royalti yang diterima pencipta lagu berdasarkan perhitungan LMK.
“Emang ngitungnya gimana?? Ngebaginya atas dasar apa??” tambahnya.
Menurutnya, jawaban yang diberikan pihak LMK selama ini tidak masuk akal. Situasi ini membuatnya memutuskan untuk keluar dari WAMI.
“Jawaban yang nggak masuk akal sehat saya dan semakin ke sini kok semakin kisruh aja,” ungkapnya.
“Jadi per kemarin (Senin, 11 Agustus 2025) saya sudah minta manager saya, @natalia_281, untuk KELUAR keanggotaan dari @wami.id,” tegasnya.
Baca Juga: Jalin Sinergi Media Siber, JMSI Lampung Sambangi Markas JMSI Sumsel
Dalam akhir pernyataannya, pelantun lagu Ramadhan Datang itu juga mengatakan tidak akan menuntut royalti atas lagu-lagunya sampai ada kejelasan soal polemik ini.
“Silahkan yang mau menyanyikan lagu-lagu saya di semua panggung-panggung pertunjukan konser kafe, mainkan, saya nggak akan ngutip apapun sampai pengumuman selanjutnya,” tukasnya.
Artikel Terkait
AS-China Perpanjang Gencatan Perang Dagang hingga November 2025
Fenomena Joki Strava di Indonesia: Bayar Pelari Demi Pencitraan di Media Sosial
Jalin Sinergi Media Siber, JMSI Lampung Sambangi Markas JMSI Sumsel
Nusron Wahid Klarifikasi Pernyataan soal Tanah yang Sempat Picu Polemik, Jelaskan Lahan yang Bisa Dimanfaatkan Negara
Ramai Isu Kepemilikan Tanah, Nusron Wahid Sebut Negara Mengatur Hubungan Hukum Rakyat dengan Tanahnya