Di Hadapan DPR, Wamendagri Sebut PBB-P2 Masih Jadi Andalan Utama PAD

Redaksi88.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengklaim bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurut Wamendagri Bima Arya, pajak memang menjadi penopang utama pendapatan daerah, meski kontribusinya berbeda-beda bergantung pada karakteristik ekonomi tiap daerah tersebut.

"Misalnya pajak kendaraan bermotor itu dominan di provinsi-provinsi dengan populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur," kata Bima dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 25 Agustus 2025.

Baca Juga: Bahlil: Tahun Depan Beli Gas 3 Kg Harus Pakai NIK

Ia juga memberi contoh lain, yakni pemasukan dari Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) seperti hotel dan hiburan bakal tinggi di kota wisata atau metropolitan, misalnya Medan dan Yogyakarta. 

Namun demikian, PBB-P2 tetap menjadi andalan di hampir semua daerah tanpa terlalu memperhatikan karakteristiknya.

"Secara umum, PBB-P2 ini tetap jadi primadona, artinya andalan utama dari sebagian besar kota/kabupaten," ujarnya.

Baca Juga: Libatkan TNI dalam Pengamanan Demo 25 Agustus di DPR, Polri Sebut Sudah Sesuai SOP

Bima menambahkan, daerah yang sudah menerapkan digitalisasi pendataan objek pajak semakin menjadikan PBB-P2 sebagai sumber utama PAD. 

"Apalagi yang sudah menerapkan digitalisasi untuk pendataan objek pajaknya, itu adalah sumber utama dari PAD sejauh ini," tambahnya.

Dalam rapat tersebut, ia juga memaparkan beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal kuat . 

Baca Juga: Food Tray MBG yang Impor dari China Diduga Mengandung Babi, IPNU Desak Pemerintah Tuk Pakai Produk Lokal

Dari 38 provinsi, hanya 11 provinsi atau sekitar 29 persen yang masuk kategori kapasitas fiskal kuat dengan rasio PAD lebih tinggi dibanding transfer dari pusat.

"Lalu dari 415 kabupaten, hanya 4 kabupaten atau 1 persen yang mampu berdiri dengan kapasitas fiskal kuat dan dari 93 kota, hanya 11 kota yang masuk kategori kuat, sedangkan mayoritas atau 70 kota masih memiliki kapasitas fiskal rendah," paparnya.