Pro Kontra Makan Bergizi Gratis: DPR Kritik Distribusi, Istana Pastikan Perbaikan Tanpa Ubah Skema

REDAKSI88.com  – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. 

Program yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak usia dini, melalui penyediaan makanan yang dirancang memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian.

Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi tersebut mendorong munculnya usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar skema MBG diubah menjadi bantuan tunai.

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tetap menganggap distribusi makanan siap santap sebagai opsi terbaik untuk saat ini.

Baca Juga: Oknum TNI Diduga Pukul Pengemudi Ojol di Pontianak, Korban Alami Patah Hidung

“Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ide yang satu lebih baik, tidak,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Meski demikian, ia menekankan pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar program berjalan lebih baik.

“Konsep yang sekarang dijalankan itulah yang dianggap pemerintah terbaik untuk saat ini,” tambahnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sentil Pihak yang Ragukan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12 Persen, Blak-blakan Bilang Begini

Sebelumnya, anggota DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar program MBG dialihkan menjadi bantuan tunai langsung bagi orang tua siswa. Menurutnya, cara ini dapat mengurangi risiko makanan tidak layak konsumsi serta menjamin kualitas gizi lebih terjaga.

Ia menyoroti rantai distribusi MBG yang panjang, mulai dari persiapan bahan sejak malam, dimasak dini hari, hingga sampai di sekolah menjelang siang. Proses tersebut dinilai rawan kontaminasi bakteri.

“Kalau orang tua yang menyiapkan sendiri, kualitas gizi dan keamanan makanannya lebih bisa dipastikan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Baca Juga: Modus Kredit Fiktif Terungkap, 3 Pegawai Bank Bengkulu Dijebloskan ke Tahanan

Charles juga menyinggung dugaan adanya “dapur fiktif” akibat lemahnya pengawasan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) program MBG. Ia menilai bantuan tunai lebih efisien dan transparan karena bisa langsung digunakan keluarga untuk membeli bahan makanan bergizi.