Imbas Protes Penolakan, Enam Atlet Israel Batal Tampil Ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta

Redaksi88.com – Enam atlet Israel dipastikan batal tampil dalam ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang.

Kepastian tersebut muncul setelah Pemerintah Indonesia menolak dan membatalkan visa untuk keenam atlet tersebut.

Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persatuan Senam Indonesia (Persani), Ita Yuliati, mengonfirmasi hal itu dalam konferensi pers yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.

Baca Juga: Sidang Praperadilan Nadiem Makarim, Hotman Paris Bawa Hasil Audit BPKP dan Klaim Tak Ada Kerugian Negara

“Mereka (atlet Israel) dipastikan tidak akan hadir karena visa juga sudah dibatalkan. Federasi Senam Internasional (FIG) sudah menyatakan kepada kami pagi ini bahwa Israel tidak hadir,” ujar Ita.

Ita menegaskan bahwa kejuaraan dunia kali ini bukan merupakan ajang kualifikasi Olimpiade, sehingga absennya kontingen Israel tidak akan berdampak pada sanksi diskualifikasi.

“World Championship yang jadi kualifikasi Olimpiade baru digelar tahun depan di Belanda,” jelasnya.

Baca Juga: Menyibak Skandal Anggaran: Sebulan, Dinas PUPR Bengkulu Utara Kuras APBD Nyaris Setengah Miliar

Lebih lanjut, Ita menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan peserta yang diundang ke ajang tersebut, karena seluruh daftar peserta ditetapkan langsung oleh FIG.

“Gymnastic Indonesia tidak pernah mengundang (atlet Israel), kami hanya penyelenggara teknis. Semua peserta ditetapkan oleh FIG,” tambahnya.

Adapun enam atlet Israel yang sebelumnya terdaftar dalam kompetisi tersebut adalah Eyal Indig, Artem Dolgopyat, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay, dan Yali Shoshani.

Baca Juga: Anies Baswedan Soroti PHK Massal di Indonesia, Singgung soal Kepastian Penghasilan

Gelombang Penolakan dari DPR 

Keputusan pembatalan visa tersebut sejalan dengan dorongan sejumlah pihak, termasuk Komisi I DPR RI. 

Wakil Ketua Komisi I, Sukamta, menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten berpihak pada kemanusiaan dan menolak segala bentuk penjajahan.