Huru-hara Demonstrasi di Nepal Dinilai Menjadi Cerminan Luka Lama Monarki yang Belum Sembuh

Redaksi88.com – Gelombang aksi demonstrasi besar di Kathmandu, Nepal, pada 8 September 2025 berakhir ricuh. 

Peristiwa itu bermula saat Generasi muda atau Gen Z turun kejalan dengan tuntutan perubahan terjadi bentrok dengan aparat, menyebabkan 19 orang tewas dan melukai ratusan lainnya.

Sehari setelah kejadian itu, krisis politik pecah di pucuk kekuasaan. Perdana Menteri Nepal (PM), KP Sharma Oli mengundurkan diri, disusul Presiden Nepal, Ram Chandra Poudel. 

Baca Juga: KBRI Dhaka Siapkan Rencana Kontinjensi untuk WNI yang Menetap di Nepal

Kejatuhan dua pemimpin sekaligus menandai puncak gejolak terbaru di negeri Himalaya tersebut.

Berkaca dari hal itu, para pengamat menilai peristiwa ini bukanlah insiden tunggal, melainkan huru-hara tersebut cerminan dari luka lama Nepal yang belum sembuh sejak keruntuhan monarki hampir dua dekade lalu. Begini ceritanya:

Skandal Putra Mahkota 2001

Britannica mencatat, salah satu titik balik besar dalam sejarah Nepal terjadi pada Juni 2001, ketika Putra Mahkota Dipendra membunuh Raja Birendra dan delapan anggota keluarga kerajaan.

“Peristiwa itu mengguncang Nepal, tidak hanya karena hilangnya raja, tetapi juga karena cara tragis yang meruntuhkan kepercayaan rakyat pada monarki,” tulis Britannica dalam laporannya yang dikutip pada Sabtu, 13 September 2025.

Kekuasaan kemudian beralih ke Gyanendra. Namun, di tengah pemberontakan Maois yang sudah berlangsung sejak 1996, kebijakannya dinilai justru memperburuk keadaan.

Baca Juga: Isu Pergantian Kapolri Mencuat usai Tragedi Diver Ojol , DPR Tegaskan Belum Terima Surpres

Pada 2005, Gyanendra mengambil alih kekuasaan langsung dengan memberhentikan perdana menteri dan kabinet.

“Keputusan itu memicu protes besar yang berlangsung berhari-hari dan semakin memperlemah posisi monarki,” tulis Britannica menggambarkan situasi saat itu.

Gelombang protes yang berlangsung pada 2006 memaksa Gyanendra mengembalikan parlemen. 

Setahun kemudian, dengan mediasi PBB, pemerintah dan kelompok Maois menandatangani perjanjian damai.