KPAI Minta Evaluasi Program Siswa Nakal di Barak TNI, Soroti Peran Orang Tua Pasca Pelatihan

REDAKSI88.com – Program penanganan siswa bermasalah di Jawa Barat (Jabar) yang melibatkan pengiriman ke barak Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah meluncurkan Program Pendidikan Karakter Pancawaluya bagi pelajar di Purwakarta dan Bandung yang dinilai memiliki perilaku menyimpang, seperti tawuran atau kecanduan gawai.

Namun, inisiatif tersebut kini mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

Baca Juga: Meutya Hafid Soroti Kebijakan Siswa Nakal Masuk Barak TNI di Jabar: Bisa Jadi Model Nasional

Jasra Putra, Komisioner KPAI, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Pemprov Jabar, khususnya Dedi Mulyadi, untuk melakukan evaluasi mendalam terkait program tersebut.

Menurut Jasra, pelatihan karakter berbasis militer ini sebaiknya hanya dijalankan sebagai tahap percobaan terlebih dahulu.

"Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, yang telah berjalan saat ini, cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini," tegas Jasra dalam konferensi pers virtual, Jumat (16 Mei 2025).

Baca Juga: Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI Dipantau Kak Seto: Begini Kata Ketua LPAI

"Tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak," lanjutnya.

Lebih jauh, Jasra menekankan pentingnya pemantauan pasca-program untuk memastikan perubahan perilaku peserta.

Ia juga menyoroti peran orang tua dan sekolah dalam menjaga kedisiplinan siswa usai menjalani pelatihan di barak TNI.

Baca Juga: Program Pendidikan Karakter Dedi Mulyadi di Barak TNI Tuai Pro-Kontra: KPAI Soroti Kurangnya Standar Baku

"Pemerintah daerah perlu mempersiapkan peran orang tua, sekolah, dan lingkungan untuk mendukung berkelanjutan perubahan perilaku anak pada fase reintegrasi sosial," jelasnya.

"Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi kinerja lembaga layanan perlindungan anak di wilayah masing-masing," pungkas Jasra.***