Ucapan Fadli Zon soal Tragedi Mei 1998 Tuai Kecaman, DPR Akan Panggil untuk Klarifikasi

Redaksi88.com – Menteri Kebudayaan ( Menbud) Fadli Zon tengah menjadi sorotan sebagian publik di Tanah Air usai pernyataannya terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi pada era transisi reformasi, tepatnya Mei 1998 silam.

Sebelumnya, pernyataan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal yang terjadi pada kerusuhan 1998 menuai kritik luas. 

Ia didesak untuk menyampaikan permintaan maaf, setelah ucapannya dalam sebuah wawancara dinilai keliru.

Baca Juga: Istana Tanggapi Kritik terhadap Fadli Zon soal Peristiwa Mei 1998: Jangan Terjebak Gosip Medsos

Pernyataan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti dalam kasus pemerkosaan massal pada peristiwa tersebut menjadi pemicu kecaman dari berbagai pihak.

Menanggapi hal itu, Komisi X DPR RI menyatakan akan memanggil Fadli Zon guna memberikan klarifikasi atas pernyataannya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang menilai ucapan Fadli Zon soal pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor, perlu diklarifikasi secara resmi.

Baca Juga: Menhan Israel Ancam Warga Teheran Usai Tel Aviv Digempur Rudal Iran

"Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor, perlu secara resmi diklarifikasi," ujar Hadrian kepada awak media di Kemendikti Saintek, Jakarta, dikutip pada Selasa, 17 Juni 2025.

"Komisi X DPR RI tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut," lanjutnya.

Hadrian menyebut kemungkinan besar Fadli Zon akan hadir dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi X yang dijadwalkan digelar pada 24 Juni 2025 mendatang.

Baca Juga: KPK Awasi SPMB 2025, Temukan Indikasi Suap hingga Manipulasi Data

"Tentu Masa Sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni atau minggu depan, kami akan mengagendakan Raker/RDP dengan seluruh mitra Komisi X, termasuk Kementerian Kebudayaan," katanya.

Lebih jauh, Hadrian menegaskan bahwa klarifikasi dari Fadli Zon sangat penting, mengingat isu kekerasan seksual dalam sejarah Indonesia merupakan persoalan yang sensitif dan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan bangsa.