Istana Sampaikan Keprihatinan atas Kasus OTT KPK yang Menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer

Redaksi88.com – Istana Kepresidenan angkat bicara mengenai kabar penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pihak Istana menyampaikan keprihatinan atas kasus OTT KPK, untuk pertama kalinya yang terjadi di dalam tubuh Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

“Yang pertama kami baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).

Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Ini Deretan Fakta Kontroversi Wamenaker Immanuel Ebenezer

Dalam kesempatan itu, Prasetyo didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 

Ia mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo agar seluruh jajaran kabinet berhati-hati dan menjaga amanah yang telah diberikan.

“Berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahi amanah yang diberikan kepada kita semua,” tambahnya.

Baca Juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK atas Dugaan Pemerasan Perusahaan Sertifikasi K3

“Oleh karena itulah, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam,” ucap Prasetyo lagi.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah menerima laporan terkait penangkapan Immanuel Ebenezer atau Noel itu dari bawahannya.

“Kita semua yang melapor, ya menyayangkan gitu, di tengah sudah berkali-kali diingatkan gitu,” tukasnya.

Sementara itu, diketahui Noel ditangkap dalam operasi KPK pada Rabu malam 20 Agustus 2025 di Jakarta bersama 10 orang lainnya. 

Baca Juga: Strategi Investasi Warren Buffett : Reksa Dana Murah hingga Obligasi Jangka Pendek

Penangkapan ini disebut terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).