7 Poin Tuntutan Ojol Bakal Ramai-ramai Matikan Aplikasi Besok, dari Desak RUU Transportasi Online hingga Usut Tragedi Affan Kurniawan

Baca Juga: Karyawan Sektor Pariwisata Bergaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak PPh 21 Hingga 2026

Tuntut Menhub RI Turun Jabatan, Usut Tragedi Affan Kurniawan

Garda juga mendesak pemerintah RI untuk mencopot jabatan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy Purwagandhi dalam tututannya.  

Di sisi lain, Igun meminta Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas Tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan Affan Kurniawan.

Bagi yang belum tahu, Affan Kurniawan merupakan salah satu korban dalam aksi demonstrasi besar yang sempat terjadi di DKI Jakarta.

"Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan," tegas Igun.

"(Hal itu) akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadinya kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan," tambahnya.

Terkait hal itu, Menhub Dudy sebelumnya pernah mengatakan pihaknya sebenarnya bisa saja merevisi peraturan untuk mengakomodasi kepentingan para pengemudi ojol ihwal pemotongan biaya perjalanan.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Jutaan Lapangan Kerja Lewat 17 Paket Stimulus Ekonomi

Menhub Dudy: Bisa Saja Potongan Komisi Diturunkan

Dalam kesempatan berbeda, Dudy sempat menuturkan pihaknya ingin mewadahi aspirasi perusahaan layanan transportasi daring atau aplikator. 

Dudy menilai, aspirasi dari perusahaan aplikator ojol harus diserap demi menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi online.

“Bisa tidak (potongan komisi) diturunkan? Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja,” kata Dudy dalam forum pertemuan dengan aplikator ojol di Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Mei 2025. 

Menurut Menhub RI itu, menandatangani aturan baru soal penurunan potongan komisi ojol menjadi 10 persen sebenarnya bukanlah perkara sulit. 

“Tapi, rasanya tidak arif kalau kami tidak mendengar semuanya,” ujar Dudy.

Sebelumnya, sebanyak 66 asosiasi pengendara ojek online (ojol) mengadukan potongan biaya dari aplikator selangit ke DPR. Mereka menyebut potongan dari aplikator jauh melebihi batas yang ditentukan pemerintah.

Baca Juga: Fenomena Buzzer Bikin DPR Usulkan Warga Hanya Punya Satu Akun di Medsos, Regulasi Masih Belum Jelas