Hari Tani Nasional ke-65: Serikat Petani Indonesia Gelar Aksi Damai di Monas, Desak Reforma Agraria Sejati

Beberapa di antaranya adalah penyelesaian konflik agraria, penetapan hutan negara dan tanah perusahaan sebagai objek TORA, serta revisi berbagai regulasi yang dinilai belum berpihak pada petani.

Baca Juga: Realisasi Dana Desa Bengkulu Utara Capai 77 Persen, Rp39,5 Miliar Tahap II Siap Digunakan Desa

Daftar lengkap tuntutan itu meliputi:

1. Penyelesaian konflik agraria yang dialami petani.
2. Hutan negara dan hasil Penertiban Kawasan Hutan dimasukkan ke objek TORA.
3. Tanah negara yang dikuasai perusahaan besar dijadikan objek TORA.
4. Revisi Perpres Reforma Agraria No. 62/2023.
5. Pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani.
6. Revisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi.
7. Pembentukan UU Masyarakat Adat.
8. Pencabutan UU Cipta Kerja.

Imbauan Polisi dan Rekayasa Lalu Lintas

Aksi petani ini juga berdampak pada lalu lintas ibu kota. Melalui akun X @TMCPoldaMetro, kepolisian mengimbau masyarakat menghindari jalur arteri Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi.

"Diimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar hindari seputaran GBK dan jalan Gatot Subroto arteri depan gedung DPR MPR dari arah Semanggi ke Slipi. Dikarenakan ada kegiatan penyampaian pendapat," tulis akun pada Rabu 24 September 2025.

Untuk menjaga ketertiban, aparat juga menurunkan 8.340 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Pemda DKI. 

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Proyek Strategis

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa pendekatan pengamanan dilakukan secara persuasif.

"Pengamanan wilayah Jakarta Pusat 8.340 personel gabungan (Polri, TNI dan Pemda DKI)," kata Susatyo kepada wartawan.

Ia menambahkan, penggunaan senjata api tidak dilibatkan dan aparat diminta menjaga suasana kondusif.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” jelasnya.***