REDAKSI88.com - Kasus keracunan yang menimpa ribuan anak di berbagai daerah belakangan ini membuat pemerintah bergerak cepat memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu sorotan tajam muncul terkait banyaknya dapur penyedia makanan yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Kondisi itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik, seberapa aman makanan yang dikonsumsi penerima manfaat MBG?

Kini, percepatan sertifikasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pekerjaan besar di lapangan.

Ribuan dapur di berbagai daerah ditargetkan segera memiliki sertifikat kelayakan tersebut.

Namun, upaya ini sejatinya bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman bagi anak-anak.

Baca Juga: Dari AI hingga Kedaulatan Alam: 5 Pesan Visioner Prabowo untuk Masa Depan TNI

Pelatihan Massal dan Pembenahan SOP

Tanda-tanda perbaikan mulai terlihat setelah sekitar 500 relawan penjamah makanan dari 100 SPPG mengikuti pelatihan higiene dan sanitasi yang digelar mandiri oleh para mitra MBG di Bandung, Sabtu (4/10/2025).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Pol Sony Sonjaya, mengatakan kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dapur MBG.

“Isinya materi-materi untuk meningkatkan kualitas para relawan penjamah makanan,” ujar Sony di Bandung.

Menurutnya, pelatihan itu merupakan bagian dari dorongan agar seluruh SPPG menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat — mulai dari penerimaan bahan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan.

“Kami menekankan agar semua SPPG melaksanakan SOP yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Ungkap Pesan Prabowo usai Bertemu Jokowi Selama 2 Jam

BGN mencatat, di Jawa Barat saja terdapat lebih dari 2.600 dapur MBG yang sedang berproses mendapatkan SLHS, dengan target seluruhnya tersertifikasi dalam dua pekan.