Polemik Kelangkaan Stok BBM di SPBU Swasta Masih Terjadi, Pertamina Tegaskan Tak Ambil Keuntungan

Redaksi88.com – Kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta masih terjadi. 

Pasalnya, SPBU swasta memilih mundur dari kolaborasi dengan Pertamina meski kargo BBM impor sudah tiba di Indonesia.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta ini membuat pelayanan pada pelanggannya menjadi tak maksimal.

Dari pihak PT Pertamina (Persero), perusahaan pelat merah tersebut menegaskan tidak mengambil keuntungan atas situasi kelangkaan BBM yang tengah dialami oleh SPBU swasta.

Baca Juga: 3 Fakta Di Balik Menu MBG Depok yang Viral: Variasi Menu ala SPPG hingga Hasil Sidak BGN

“Pertamina tidak memanfaatkan situasi. Kami juga tidak mencari keuntungan,” ujar Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, kepada awak media di kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Masih Terbuka untuk Negosiasi

Simon menambahkan, pihaknya masih membuka peluang untuk melanjutkan pembicaraan dengan pihak SPBU swasta. 

Selain itu, Pertamina dan pihak SPBU swasta telah sepakat menerapkan sistem open book dengan kesepakatan harga, agar harga BBM di masyarakat nantinya tidak ada kenaikan harga.

“Pembicaraan masih terus, yang pasti dari kita juga membuka diri dari SPBU swasta juga. Sama-sama kan kita sudah ini semua, open book dan agar harga di masyarakat tidak terpengaruh, tidak ada kenaikan harga,” paparnya.

Baca Juga: Wasit Ahmad Al Ali dan Kontroversi yang Bayangi Laga Indonesia vs Arab Saudi di Round 4, PSSI Soroti Isu Netralitas

SPBU Swasta Mundur karena Kandungan Etanol 3,5 Persen

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, mengungkapkan alasan di balik mundurnya dua SPBU swasta, VIVO dan APR, dari kesepakatan kerja sama dengan Pertamina.

“VIVO membatalkan untuk melanjutkan, akhirnya tidak disepakati lagi. Lalu tinggal APR. APR akhirnya tidak juga. Jadi, tidak ada semua,” ujar Achmad Muchtasyar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada 1 Oktober 2025 lalu.

Menurut informasi, pembatalan kerja sama tersebut dipicu oleh perbedaan kandungan etanol sebesar 3,5 persen dalam BBM yang menjadi salah satu faktor ketidaksepakatan.

Baca Juga: IFG dan STIH Adhyaksa Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Inklusif bagi Generasi Muda