Redaksi88.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Rapat yang juga dihadiri oleh para pemimpin daerah secara daring itu juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi di daerah hingga target agar keluar dari Jawa sentris.
Sebelum memulai pemaparan ekonomi darinya, Menkeu Purbaya menanyakan tentang APBD harus surplus, defisit, atau balance.
Baca Juga: Dugaan Pemotongan Anggaran Dinkes Bengkulu Utara, Ombudsman: Pangkalnya Maladministrasi!
“Umumnya kita targetin mereka (daerah) harus surplus supaya ada cadangan dan kalau seandainya defisit, mau nggak mau harus ngambil dari SiLPA (Sisa Lebih APBD) atau ngutang, Pak,” jawab Mendagri Tito dalam rapat tersebut.
Tito kemudian menjelaskan bahwa target surplus APBD bertujuan agar pendapatan daerah lebih besar dibandingkan belanja.
APBD Bukan untuk Menabung, tapi Pertumbuhan Ekonomi
Menkeu Purbaya sempat berkelakar tentang APBD surplus boleh diambil oleh Kementerian Keuangan atau tidak, mengingatkan pada kebijakannya yang lain tentang menarik sisa anggaran tak terserap di kementerian dan lembaga. (K/L).
“Harus dihabisin. Kalau kayak Bojonegoro ada Rp3 triliun nggak dipakai, ya makmurkan penduduk di situ,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak menjadikan APBD sebagai sarana untuk menabung, melainkan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
“Kalau Pemda tujuannya bukan untuk menabung sepertinya sih, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (daerah),” tambahnya.
Ingatkan Pertumbuhan Ekonomi Tak Hanya Jawa Sentris
Purbaya lantas melanjutkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menuju arah tren positif, namun tak menampik masing-masing punya tantangan sendiri.
“Pulau Jawa tetap jadi kontributor utama dengan pangsa 56,9 persen terhadap ekonomi nasional dan tumbuh 5,2 persen,” jelas Purbaya.
“Ini Pak Tito yang mesti kita ubah, ini kan Jawa sentris, kalau gini pangsanya tetap aja 56 persen. Coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa,” tambahnya.
Artikel Terkait
Melihat Kembali Rencana Pencampuran Etanol: Transisi Energi di Persimpangan Teknologi dan Kesiapan
Prabowo Sebut Bangsa Indonesia Terlalu Baik dan Ingatkan Generasi Muda agar Tidak Terlalu Lugu dan Mudah Dibohongi
IFG dan Bahana TCW Dorong Penguatan Tata Kelola Investasi Asuransi Berbasis Risiko Melalui CFO Forum AAUI 2025
Mahfud MD Siap Diperiksa, Sebut KPK Salah Menafsirkan Isu Kereta Cepat Whoosh
Kasus Perundungan Mahasiswa UNUD, Ayah Timothy Anugerah Pilih Memaafkan: Biarlah Kampus yang Bertindak