Disebut Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera saat Menjabat Menhut, Begini Kata Zulhas

Baca Juga: Kado Akhir Tahun Kejari: Kepala Dinkes Bengkulu Utara Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Anggaran

Zulhas: Ada Bagian Hutan yang Bisa Dikelola

Zulhas mengambil contoh tentang Papua yang tata ruangnya harus dikelola agar fasilitas daerah makin maju.

“Di Papua itu banyak aktivis orang Indonesia tapi lebih dari Barat, sehingga Papua menganggap Indonesia ini menjajah, mengambil hutannya, itu terus kebenciannya,” tuturnya.

“Padahal, Indonesia ingin agar Papua setara dengan provinsi lainnya, kita ingin mereka maju, anak-anaknya sekolah bagus, rumah sakit bagus ya tentu harus mengubah kawasan, harus ditata ruangnya,” lanjutnya.

Pemanfaatan hutan, kata Zulhas ada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang bisa digunakan untuk kebun, sawah, atau ternak.

Baca Juga: DPR Dukung Dirut Garuda Terapkan Tangan Besi untuk Reformasi Internal

“Kalau semua nggak boleh gimana? Yang boleh, ya boleh (digunakan)” sambungnya.

Polemik Taman Nasional Tesso Nilo, Kawasan yang Dilindungi

Taman Nasional Tesso Nilo yang kini tengah jadi perbincangan, kata Zulhas adalah bagian hutan yang tidak boleh dirambah.

“Ada 4 juta (hektare) sekarang, ini fakta. Kemungkinan bisa sampai 5-6 juta hektare dan ilegal,” ungkapnya.

“Sudah ada di tangan satgas, tidak ada izinnya. Sudah dirampas negara,” ucapnya.

Mengenai kasus Tesso Nilo, Zulhas mengaku menjadi salah satu penyesalannya karena tak bisa lebih cepat mengambilnya kembali ke negara.

Baca Juga: Gubernur Aceh: Bencana Banjir Laksana Tsunami Kedua, 4 Kampung Hilang

“Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu, selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini. Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau,” tegasnya.

“Kalau penegakan hukum itu kan ada aparat, ada kementerian, ada pemerintah desa. Artinya, ada yang nggak mau, atau masyarakatnya terlalu kuat,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dalam video wawancara bersama Harrison Ford tahun 2013, Zulhas menyebut saat itu Indonesia masih surplus demokrasi karena baru reformasi.***