Lonjakan Harga Minyak Akibat Konflik Iran: GREAT Institute Peringatkan Risiko Pembengkakan Subsidi dan Defisit APBN

REDAKSI88.com – Lembaga kajian GREAT Institute menggelar Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik” pada Rabu (1/4/2026).

Diskusi ini menyoroti ancaman nyata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi perang Iran–Israel–Amerika Serikat.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga BBM di negara-negara tetangga dan kini mulai mengancam stabilitas domestik.

Harga minyak dunia yang sempat mendekati 120 dolar AS per barel berada jauh di atas asumsi APBN 2026 yang hanya dipatok 70 dolar AS per barel.

Baca Juga: Kadin Gorontalo: Penahanan Harga BBM April 2026 Jadi Napas Lega bagi Petani dan Nelayan

Peneliti GREAT Institute, Yossi Martino, memaparkan skenario terburuk bagi ekonomi nasional.

“Dalam skenario defisit fiskal terburuk, defisit anggaran berpotensi melebar hingga 3,80 persen sampai 4,30 persen terhadap PDB jika harga minyak bertahan di rentang 105-120 dolar AS per barel,” ungkap Yossi.

Selain masalah anggaran, diskusi tersebut menyoroti tipisnya cadangan energi nasional Indonesia yang hanya berkisar 20–25 hari konsumsi. Angka ini jauh di bawah standar ideal internasional yang merekomendasikan cadangan selama 90 hari.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Mohamad Fadhil Hasan, menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih dalam tahap mitigasi dan adaptasi.

“Berdasarkan identifikasi, cadangan BBM kita masih aman menurut Pertamina. Langkah-langkah yang diambil masih mitigasi,” ujar Fadhil.

Baca Juga: Minyak Dunia Tembus 116 Dolar AS, APBN 2026 Terancam Beban Subsidi

Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mengingatkan bahwa kebijakan menahan harga BBM saat ini sebenarnya hanya "menggeser beban" fiskal ke masa depan. Menurutnya, penyesuaian harga mungkin tidak terhindarkan untuk menjaga kredibilitas kebijakan.

Dari perspektif pertahanan, Mayjen TNI Priyanto (Unhan) menekankan bahwa sebagai net importer, gangguan distribusi energi dapat berdampak pada stabilitas sosial. Sementara itu, Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, memberikan pandangan pragmatis.

“Menurut saya, tak soal harga BBM naik dulu dibanding defisit yang makin besar. Toh setelah perang bisa turun lagi,” kata Jumhur.