Menteri BUMN di Era Prabowo-Gibran, Berani Bilang 'NO' dan Paham Peta Ekonomi Nasional

"BUMN mengelola keuangan negara yang jumlahnya tidak main-main, mencapai sepuluh ribu triliun. Jadi, calon menteri haruslah sosok yang bermoral tinggi dan jujur," tegas Harris.

Yang menarik, Harris juga menekankan bahwa calon Menteri BUMN harus memiliki keberanian untuk menolak keputusan yang tidak masuk akal, terutama yang berpotensi merugikan negara.

"Menteri BUMN ke depan harus berani bilang NO ketika dipaksa melakukan hal-hal yang lucu-lucu," katanya.

Baca Juga: Hidayah Davina Karamoy Perjalanan Spiritual Seorang Mualaf yang Menginspirasi

Haris memberikan contoh nyata bagaimana beberapa perusahaan BUMN dipaksa mengakuisisi perusahaan lain yang jelas-jelas dalam kondisi sakit, hanya demi alasan 'penyelamatan'.

Menurutnya, keputusan semacam ini sering kali justru merugikan perusahaan yang sehat. Harris menggarisbawahi tantangan yang akan dihadapi oleh Menteri BUMN yang baru.

"Menteri BUMN yang kuat adalah yang berani menolak tekanan, dan itu syarat mutlak jika kita ingin melihat BUMN yang sehat dan kompetitif," lanjutnya.

Baca Juga: Media Sosial dan Self-Harm: Menyingkap Pengaruh serta Cara Mengatasinya

Dengan berbagai tantangan berat di depan mata, termasuk beban keuangan dan masalah tata kelola, Menteri BUMN mendatang harus siap tidak hanya untuk memimpin, tetapi juga untuk mengambil keputusan tegas dan berani.

Di tengah sorotan publik yang terus meningkat, sosok ini akan menjadi kunci dalam membentuk wajah ekonomi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.***