Redaksi88.com — Insiden robohnya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September 2025 lalu, mendapat perhatian luas dari publik.
Peristiwa tersebut menyoroti kondisi bangunan musala yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan.
Selain itu, insiden ini juga membuka kembali pembahasan mengenai keterbatasan anggaran untuk pembangunan pondok pesantren di Indonesia.
Kementerian Agama (Kemenag) mengakui bahwa sebagian pesantren memang masih menghadapi kendala pendanaan, termasuk dalam hal perbaikan maupun pembangunan sarana ibadah.
Ponpes Al Khoziny kini menjadi sorotan karena pemerintah berencana mengambil alih proses pembangunan ulang dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri PU Bakal Bangun Ponpes Al Khoziny dengan APBN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah akan turun langsung menangani pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny.
Menurut Dody, meski secara kelembagaan pesantren berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama, kondisi darurat membuat pihaknya perlu segera turun tangan.
Baca Juga: MIND ID Konsisten Terapkan Prinsip ESG untuk Hilirisasi dan Masa Depan Berkelanjutan Indonesia
“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo kepada awak media pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Dody memastikan bahwa dana dari APBN akan mencukupi untuk membiayai pembangunan ulang pesantren tersebut. Namun, ia juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi.
“Kalau soal anggaran, Insha Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” imbuhnya.
Meski menggunakan dana APBN, diketahui yayasan yang menaungi Ponpes Al Khoziny juga memiliki perguruan tinggi, yakni Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny.