Redaksi88.com – Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memang sudah menjadi sorotan publik sejak awal dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.
Kali ini, perhatian mengenai cara komunikasi Menkeu Purbaya datang dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Misbakhun menyatakan dukungannya terhadap kebijakan keuangan yang dijalankan Purbaya, namun ia mengingatkan bahwa cara berkomunikasi sang menteri perlu diperbaiki.
Baca Juga: Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Tuai Polemik, Cak Imin Tantang Pengkritik Beri Solusi
Misbakhun Minta Menkeu Purbaya Tak Komentari Kementerian Lain
Cara komunikasi yang jadi sorotan Ketua Komisi XI DPR itu soal Menkeu Purbaya agar berhenti untuk mengomentari kebijakan yang diputuskan oleh Kementerian lain.
Ia menilai, hal tersebut sebaiknya dihindari agar fokus kerja Menkeu tetap terarah pada penguatan sektor ekonomi nasional.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain, fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip dari laman DPR pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Kebijakan Harus Dibicarakan dengan DPR
Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga menyinggung rencana Purbaya yang akan mengambil alih dana tak terserap di kementerian/lembaga (K/L).
Salah satu pernyataan yang disorot Misbakhun adalah ketika Purbaya menyinggung soal pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.
Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri sehingga tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.
“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR,” imbuhnya.
Baca Juga: Trump Puji Prabowo di KTT Mesir: Babak Baru Diplomasi Perdamaian Gaza
Ia menambahkan, koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR sangat diperlukan agar setiap kebijakan ekonomi tidak terkesan diambil sepihak.