Redaksi88.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut memberikan tanggapan terkait rencana lanjutan pemerintah mengenai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny.
Pemerintah mengambil alih pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembangunan ponpes tersebut nantinya akan berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menkeu Purbaya: Belum Ada Diskusi
Saat dimintai keterangan mengenai kemungkinan penggunaan APBN untuk pembangunan ulang ponpes tersebut, Menkeu Purbaya mengaku belum ada pembahasan khusus.
Purbaya bahkan menyebut baru mengetahui rencana itu melalui pemberitaan media, sehingga belum tahu pihak mana yang akan melakukan pengajuan
“Terus untuk pondok pesantren, pondok pesantren juga saya belum terima, saya baru baca di media aja katanya dibiayai APBN,” ujar Purbaya dalam media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
“Tapi saya belum tau siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tau, kita akan tunggu seperti apa proposalnya,” imbuhnya.
Menteri PU Belum Hitung Alokasi Dana
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa insiden di Ponpes Al Khoziny termasuk keadaan darurat.
Karena itu, Kementerian PU akan turun tangan meski secara kewenangan pesantren biasanya berada di bawah Kementerian Agama.
Namun, hingga kini belum ada perhitungan detail terkait alokasi anggaran untuk proyek pembangunan tersebut.
“Belum, masih jauh itu. Sementara belum ya. Masih urusan polisi ya. Masih ada police line,” kata Dody kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.
Artikel Terkait
Sejumlah BPD Minati Penempatan Dana Pemerintah, Kemenkeu Wanti-wanti Soal Risiko dan Kasus Lama
Pemerintah Wacanakan 100 Ribu Kuota Magang Nasional Bergaji, Mampukah Serap Tenaga Muda?
Anies Baswedan Soroti PHK Massal di Indonesia, Singgung soal Kepastian Penghasilan
Sidang Praperadilan Nadiem Makarim, Hotman Paris Bawa Hasil Audit BPKP dan Klaim Tak Ada Kerugian Negara
BGN Gandeng 5.000 Chef Profesional untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis di Tengah Isu Keamanan Pangan