“Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan, nah hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tambah politikus dari Partai Golkar itu.
DPR Tetap Mendukung Arah Kebijakan Menkeu Purbaya
Mengenai kebijakan pajak, Misbakhun mengatakan bahwa kenaikan PPN harus ditahan atau justru menurunkan ke angka 10 persen hingga 8 persen.
Hal tersebut, menurut Misbakhun bisa membantu untuk membuat daya beli masyarakat meningkat.
Oleh karena itu, meski mendukung penuh setiap kebijakan Purbaya, Misbakhun berharap ada komunikasi dengan DPR untuk mengawal arahan maupun program Presiden Prabowo, terlebih mengenai kebijakan ekonomi.
“Kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tegasnya.
Rencana Ambil Alih Dana Tak Terserap MBG yang Jadi Perhatian DPR
Menkeu Purbaya sudah membeberkan rencana untuk mengambil alih dana tak terserap program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat rapat bersama DPR pada 10 September 2025 lalu.
Purbaya juga mengungkapkan akan mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk rutin laporan MBG secara publik setiap bulannya.
Baca Juga: Vivo Pad 5e Resmi Diluncurkan di Tiongkok, Usung Snapdragon 8s Gen 3 dan Harga Mulai Rp4,6 Juta
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tetap teguh akan mengambil sisa anggaran MBG meski sudah diwanti-wanti oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kalau nggak dipakai, ya diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” kata Purbaya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, 7 Oktober 2025 lalu.
“Tetep saya akan nilai sampai akhir Oktober, kalau akhir Oktober saya tahu sampai Desember beberapa triliun yang nggak kepakai, saya ambil uangnya. Nggak ada bedanya, nggak ada yang berubah,” tandasnya.***
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Akui Belum Ada Pembahasan soal Penggunaan APBN untuk Pembangunan Ponpes Al Khoziny
Polemik Kekosongan Stok BBM di SPBU Swasta Munculkan Isu Pemerintah Jegal Investasi, Begini Kata Bahlil
Gebrakan Menkeu Purbaya: Sidak Mendadak hingga Kanal Aduan WhatsApp untuk Bersihkan Oknum Pajak dan Bea Cukai
Telisik Nasib Proyek ‘Family Office’ yang Kini Tak Dapat Jatah APBN: Dikebut Luhut, tapi Tak Didanai Menkeu Purbaya
Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Tuai Polemik, Cak Imin Tantang Pengkritik Beri Solusi