Negosiasi Tarif Trump untuk Indonesia: Menko Ekonomi Ungkap Ada Perusahaan RI yang Investasi di AS

Redaksi88.com - Sejumlah negara saat ini tengah melakukan negosiasi menyikapi kebijakan tarif balasan (resiprokal) yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Indonesia termasuk salah satu yang akan melakukan negosiasi tarif Trump tersebut, dengan jadwal yang direncanakan berlangsung pada 16-23 April 2025.

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa terdapat perusahaan Indonesia yang akan melakukan investasi di AS.

Baca Juga: MA Berhentikan Sementara Hakim yang Jadi Tersangka Suap Kasus Korupsi CPO

Investasi tersebut merupakan bagian dari strategi negosiasi Indonesia menanggapi tarif resiprokal 32% yang diberlakukan pemerintah AS.

"Secara teknis Indonesia juga akan ada selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang investasi di Amerika," jelas Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perekonomian RI, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Namun, Airlangga belum dapat merinci perusahaan mana yang akan berinvestasi serta sektor bisnisnya. Hal tersebut masih menunggu hasil negosiasi di AS.

Baca Juga: Bupati ASA Kirimkan Bantuan Logistik dan Relawan ke Pulau Enggano

"Seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti. Nah itu (komoditas dan perusahaan) nanti diumumkannya di sana (AS)," tegasnya.

Mengenai proses negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintah AS, Presiden Prabowo Subianto telah mengutus sejumlah menteri untuk terbang ke Washington.

Delegasi Indonesia tersebut akan bertemu dengan perwakilan Kantor Perdagangan AS (USTR), Menteri Perdagangan AS, Menteri Luar Negeri AS, serta Menteri Keuangan AS.

Selain Airlangga, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga termasuk dalam rombongan yang berangkat ke AS.

Baca Juga: DPRD Bengkulu Utara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2024

Adapun menteri dan pejabat lain yang diutus Prabowo meliputi Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, serta Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir.***