"Nah ini teman-teman dari daerah, tolong jangan berpikir yang lama digunakan untuk situasi baru," kata Tito.
Fokus pada Program yang Langsung Menyentuh Masyarakat
Lebih lanjut, Tito meminta seluruh kepala daerah agar lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Ia menekankan bahwa dana sebaiknya digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan efisiensi tersebut, Tito meyakini pemerintah daerah tetap mampu menggerakkan pembangunan, meskipun mengalami penurunan dana transfer dari pusat.
"Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu," tegas Tito.
"Kabupaten Lahat misalnya. Dia bisa menghemat Rp425 miliar dari belanja birokrasi, dan ternyata bisa," imbuhnya.
Mendagri menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah sebenarnya pernah menghadapi situasi serupa pada masa pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh pendapatan negara berkurang dan harus dilakukan rasionalisasi.
"Kita juga pernah mengalami, dua kali paling tidak, pada waktu zaman COVID, semua daerah, semua pendapatan negara berkurang," ucap Tito. "Semua dirasionalisasi, bahasa kerennya, bahasa lapangannya dipotong. Tetapi kita bisa survive," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Terkejut Tarif Cukai Rokok 57 Persen, Pengamat: Keterkejutan Bagian dari Gaya
Proyek Pani EMAS Diproyeksikan Jadi Tambang Emas Primer Terbesar di Asia Pasifik
5 Langkah Menkeu Purbaya Pastikan Pertumbuhan Ekonomi Capai Target 5,5 Persen Selain Kucuran Dana Rp200 Triliun
Bukan yang Terbesar, tapi yang Terpercaya: Saat AI dan Data Jadi Fondasi Baru Industri Keuangan Digital Indonesia
Membedah Utang Rp9.138 Triliun: RI Disebut Aman, Tapi Bagaimana Jika Dibanding Negara Lain?
Rp285 Triliun: Mengurai Kerugian Negara dari Skandal Solar Murah