Kekosongan Dubes AS di Tengah Kebijakan Tarif Resiprokal Trump: Bagaimana Dampaknya bagi Indonesia?

REDAKSI88.com  – Indonesia memilih pendekatan diplomasi untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump. 

Namun, di tengah persiapan negosiasi, publik menyoroti satu hal krusial posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat masih kosong hingga saat ini.

Terakhir kali jabatan tersebut dipegang oleh Rosan Roeslani, yang dilantik pada 25 Oktober 2021. 

Namun, masa tugasnya tidak berlangsung lama. Pada 17 Juli 2023, Rosan dipanggil kembali ke Indonesia untuk menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. 

Baca Juga: Soal Alur Pelayaran Kritis di Pulau Baai, Ini Permintaan Bupati ASA kepada Kemenhub

Tak lama setelah itu, ia dipercaya menduduki posisi strategis lainnya, termasuk sebagai Menteri Investasi, dan kini menjadi CEO Danantara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kekosongan posisi Dubes RI di Washington D.C. telah berlangsung hampir dua tahun—situasi yang dinilai kurang ideal, terutama di tengah ketegangan perdagangan antara Indonesia dan AS akibat kebijakan tarif Trump.

Apakah Kekosongan Dubes Menghambat Negosiasi?

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menjelaskan bahwa kekosongan ini terjadi karena proses transisi pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya negosiasi.

"Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya," kata Havas, dikutip dari Antara, Senin (7/4/2025).

Delegasi Indonesia dalam perundingan ini akan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Baca Juga: Prabowo Berpidato di Parlemen Turki, Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Palestina

Ia optimis bahwa pertemuan dengan pejabat AS setingkat menteri dapat berjalan efektif meski tanpa kehadiran dubes.

Strategi Indonesia Hadapi Tarif Trump

Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi negosiasi untuk dibawa ke Washington. Diplomasi menjadi pilihan utama alih-alih membalas kebijakan tarif AS dengan langkah serupa.

"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan, tidak hanya dengan AS tetapi juga negara-negara ASEAN. Menteri Perdagangan telah berkoordinasi dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan lainnya untuk menyelaraskan sikap bersama," jelas Airlangga.