Kemendagri: Putusan MK Soal Pendidikan Gratis Harus Disesuaikan dengan Kondisi Fiskal Daerah

MK juga menyoroti frasa dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”, yang dianggap menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan diskriminasi.

Dalam kesimpulannya, MK menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan konstitusi. 

Oleh karena itu, perlu diluruskan agar pendidikan dasar benar-benar dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia.***