“Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” jelasnya.
MPR Ingatkan Pertanggungjawaban Penggunaan APBN
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny perlu dilakukan audit oleh pihak berwenang.
Pasalnya, penggunaan dana APBN harus selalu dilaporkan dan bisa dipertanggungjawabkan di depan publik.
“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya,” kata Eddy kepada wartawan di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 13 Oktober 2025.
“Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari ponpes yang menggunakan mungkin APBN,” imbuhnya.
Politikus dari PAN ini menegaskan bahwa audit yang dilakukan agar ada akuntabilitas kepada publik.
“Ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang kemarin memang mengalami musibah, tetapi untuk semua ponpes yang ada,” imbuhnya.
Baca Juga: Vivo Pad 5e Resmi Diluncurkan di Tiongkok, Usung Snapdragon 8s Gen 3 dan Harga Mulai Rp4,6 Juta
DPR Minta Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN untuk Dikaji Ulang
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa juga sempat menyoroti rencana penggunaan APBN untuk mendanai renovasi Ponpes Al Khoziny.
Saan menyebut bahwa harus ada pembahasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dengan dengan kementerian terkait.
“Tentu itu harus dibicarakan dulu, minimal di tingkat kementerian, di pemerintahan,” kata Saan kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
“Kedua, dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” tambahnya.
Baca Juga: Pemkab Bengkulu Utara Genjot Perbaikan Infrastruktur Jalan di Dalam Kota Argamakmur
Menteri PU Klaim APBN yang Dipakai Bagian dari Jatah Pendidikan
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa insiden Ponpes Al Khoziny adalah keadaan darurat, sehingga Kementerian PU yang akan turun tangan meski pesantren biasanya di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
Artikel Terkait
BGN Gandeng 5.000 Chef Profesional untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis di Tengah Isu Keamanan Pangan
Menkeu Purbaya Akui Belum Ada Pembahasan soal Penggunaan APBN untuk Pembangunan Ponpes Al Khoziny
Polemik Kekosongan Stok BBM di SPBU Swasta Munculkan Isu Pemerintah Jegal Investasi, Begini Kata Bahlil
Gebrakan Menkeu Purbaya: Sidak Mendadak hingga Kanal Aduan WhatsApp untuk Bersihkan Oknum Pajak dan Bea Cukai
Telisik Nasib Proyek ‘Family Office’ yang Kini Tak Dapat Jatah APBN: Dikebut Luhut, tapi Tak Didanai Menkeu Purbaya