Mendagri Tito Sebut BPD Salah Input Jadi Biang Kerok Penyebab Data Dana Pemda Kemendagri dan BI Beda

“Ternyata pihak yang meng-input data, yaitu BPD Kalimantan Selatan, memasukkan simpanan provinsi yang sebesar Rp5,1 triliun dan melaporkannya sebagai simpanan Kota Banjarbaru,” jelas Tito.

Konsekuensinya, “secara otomatis di BI tercatat milik Kota Banjarbaru, padahal seharusnya milik Provinsi Kalimantan Selatan.”

Reaksi dan Tanggapan Menkeu

Perbedaan data ini pertama kali mencuat saat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, membacakan data keuangan Pemda yang ia peroleh dari BI dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 20 Oktober 2025.

Data yang dibacakan oleh Menkeu Purbaya tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, karena adanya ketidaksesuaian dengan data Pemprov.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tanggapi Protes Kepala Daerah: Data Kemenkeu Sudah Dicek Berulang Kali

Sempat terjadi polemik pernyataan antara Purbaya dan Dedi, hingga akhirnya Gubernur yang dikenal dengan inisial KDM itu melakukan kunjungan ke BI dan Kemendagri untuk verifikasi.

Sementara itu, Menkeu Purbaya pun telah memberikan tanggapan terbaru mengenai data yang ia miliki diprotes oleh pihak daerah.

Dalam sambutannya pada Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, ia menyampaikan, “Data adalah hal yang paling penting ketika saya atau Kementerian Keuangan membicarakan dana di daerah. Memang banyak daerah yang memprotes dan sedikit menyalahkan Kemenkeu karena data yang dianggap tidak akurat.”

Namun demikian, ia menegaskan, “Kami selalu berpegang teguh pada data yang resmi dan telah dicek berkali-kali,” kata Purbaya.***