Redaksi88.com – Mahfud MD kembali buka suara mengenai polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang belakangan ramai diperbincangkan.
Proyek peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tersebut tengah menjadi sorotan setelah terungkap bahwa Indonesia menanggung beban utang sekitar Rp116 triliun kepada China, ditambah bunga pinjaman yang mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.
Sebagai salah satu proyek ambisius di era Jokowi, Mahfud MD menyebut bahwa Presiden ke-7 RI itu berpotensi dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan.
Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Gelar Aksi Demonstrasi di Monas, Tuntut Pemerintah Beri Kuota ASN dan PPPK
KPK Bisa Panggil Jokowi untuk Dimintai Keterangan
Mahfud mengatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk memanggil siapa pun yang dianggap mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.
“Bisa saja (memanggil Jokowi), karena di dalam penyelidikan itu bisa memanggil siapa saja yang dianggap ada kaitan atau dianggap tahu,” kata Mahfud dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Kamis, 30 Oktober 2025.
“Tapi ini penyelidikan, bukan penyidikan. Kalau penyelidikan itu peristiwanya alat bukti belum ditemukan, tapi dugaan sudah ada. Manggil Pak Jokowi bisa, kenapa tidak?” imbuhnya.
Mantan Menko Polhukam itu menambahkan, dalam praktiknya, kasus seperti ini jarang berujung pada pemanggilan pejabat setingkat presiden. Namun, secara teori, hal tersebut tetap dimungkinkan.
“Kita lihat aja perkembangannya, apakah unsur-unsur pidana itu nanti akan ditemukan dalam proses penyelidikan ini,” tambah Mahfud.
Menurut Mahfud, sudah seharusnya KPK melakukan penyelidikan mengenai Whoosh yang ia sebut memiliki beberapa keanehan dalam pelaksanaannya.
Whoosh, Proyek yang Direncanakan Sejak 2015
Dalam video itu, Mahfud kemudian mengingatkan lagi awal mula proyek Whoosh.
“Whoosh ini dibuat tahun 2015 semula, Pak Jokowi baru 6 bulan jadi Presiden, semula dengan Jepang dan GtoG atau Government to Government, waktu itu angka 6,2 miliar dolar Amerika,” ucap Mahfud.
Baca Juga: JMSI dan ACJA Tanda Tangani MoU Perkuat Kerja Sama Media Indonesia–Tiongkok