Gebrakan Menkeu Purbaya: Sidak Mendadak hingga Kanal Aduan WhatsApp untuk Bersihkan Oknum Pajak dan Bea Cukai

Ia menyebut, saluran WhatsApp ini nantinya akan menjadi jalur komunikasi langsung antara publik dan Menteri Keuangan.

Baca Juga: OPPO A6 Pro 5G, Strategi Baru OPPO di Segmen Tangguh dan Efisien Energi

“Untuk Bea Cukai dan Pajak, dua nomor handphone, nomor WA terpisah mungkin. Mungkin besok akan saya launch itu,” kata Purbaya.

Dengan sistem pelaporan langsung ini, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mempercepat proses penindakan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pajak dan bea cukai.

Gebrakan seperti sidak mendadak dan kanal aduan digital tersebut kini menjadi gaya baru ala Menkeu Purbaya yang disebut-sebut membuat para pegawai pajak dan bea cukai “kicep dibuatnya.”

2. Tak Beri Ampun Petugas Pajak Nakal

Langkah kedua adalah pembersihan internal di Direktorat Jenderal Pajak. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto telah memecat 26 pegawai yang terbukti menerima uang di luar haknya sejak Mei 2025. 

Baca Juga: Xiaomi 15T Pro Hadir dengan Kamera Leica dan Dimensity 9400+, Flagship Killer di Bawah Rp10 Juta

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya sempat menyoroti tindakan tegas itu.

“Ya dipecat. Jadi mungkin dia menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, ketegasan ini bagian dari upaya menjaga kepercayaan wajib pajak. Ia meminta seluruh pegawai berhenti bermain-main dengan integritas lembaga. 

“Pesannya adalah ke teman-teman pajak yang lain sekarang bukan saatnya main-main lagi,” tegasnya.

Baca Juga: Membedah Utang Rp9.138 Triliun: RI Disebut Aman, Tapi Bagaimana Jika Dibanding Negara Lain?

3. Sidak Mendadak ke Sektor Bea Cukai

Gebrakan ketiga datang dari tindakan lapangan. Purbaya sempat melakukan sidak mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok dan ke Kudus, Jawa Tengah. 

Menkeu RI itu mengaku ingin memastikan seluruh petugas menjalankan prosedur sesuai aturan, termasuk dalam pengawasan barang impor dan barang kena cukai.