Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan Ungkap Alasan Kenapa Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

REDAKSI88.com - Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan pandangannya bahwa Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Pernyataan ini ia sampaikan melalui tayangan yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Hasan menilai, selama 32 tahun masa kepemimpinannya, Soeharto telah banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa, meskipun kepemimpinannya tidak luput dari kesalahan.

“Menurut saya, Pak Harto patut untuk menjadi pahlawan. Beliau memimpin selama 32 tahun, dan selama masa jabatan itu, banyak hal yang telah diwujudkan. Tentu saja, hal ini bukan berarti beliau tanpa kesalahan,” ujar Hasan.

Baca Juga: Cerita Hasan Nasbi Pernah Nikmati Program Serupa MBG di Era Soeharto

Penilaian Kepemimpinan Harus Adil dan Seimbang

Hasan menekankan bahwa setiap pemimpin pasti memiliki kekurangan, sehingga tidak dapat dihakimi hanya berdasarkan kesalahannya saja.

“Presiden-presiden sebelumnya yang berkuasa juga memiliki banyak kesalahan,” lanjutnya.

Menurut Hasan, penilaian terhadap tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan secara seimbang kontribusi dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa.

“Jika ingin menilai seseorang layak menjadi pahlawan atau tidak, hal itu tidak berarti orang tersebut harus tanpa cela atau tanpa kesalahan, melainkan harus diberikan timbangan yang adil,” tegas Hasan.

Baca Juga: Anthony Budiawan Sebut IKN Langgar Konstitusi Sejak Awal, Soroti Dibentuknya Badan Otorita

Ajakan untuk Objektif dalam Penentuan Gelar Pahlawan Nasional

Hasan juga menyinggung pentingnya objektivitas dalam proses penetapan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah.

“Agar neraca penilaian dapat bergerak seimbang. Sebab, jika hanya didasarkan pada satu subjektivitas saja, itu bukanlah sebuah timbangan yang adil,” imbuhnya.

Pria bernama lengkap Hasan Nasbi Batupahat itu berharap proses evaluasi dilakukan dengan pertimbangan yang seimbang dan tidak hanya didasarkan pada pandangan atau kepentingan politik semata.

“Pemerintah, dalam mengevaluasi nama-nama yang pantas menjadi pahlawan, tentu harus menggunakan timbangan yang adil,” ucap Hasan.