Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan Ungkap Alasan Kenapa Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Baca Juga: Mendagri Tito Sebut BPD Salah Input Jadi Biang Kerok Penyebab Data Dana Pemda Kemendagri dan BI Beda

Hasan menutup pernyataannya dengan ajakan agar masyarakat menilai jasa seorang tokoh secara lebih utuh. “Mana yang lebih banyak: jasanya, atau kesalahannya,” pungkasnya.

Polemik Gelar Pahlawan Soeharto

Wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukanlah isu baru. Topik ini telah berulang kali muncul sejak beberapa tahun terakhir dan selalu memicu perdebatan di ruang publik.

Sebagian pihak menilai Soeharto telah memberikan jasa besar dalam aspek pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional, terutama pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an.

Namun, sebagian pihak lainnya menyoroti adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pers, serta praktik korupsi di masa pemerintahannya.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Skema Baru Pembayaran Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Mekanisme Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Setiap tahun, menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, pemerintah, melalui Kementerian Sosial, menyelenggarakan seleksi terhadap tokoh-tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

Proses seleksi ini melibatkan Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan Nasional (TP3PN) yang terdiri atas sejarawan, akademisi, dan perwakilan lembaga negara. Hasil kajian tim ini kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan akhir.***