Juli 2025: Pemerintah Salurkan 360 Ribu Ton Bantuan Sosial Beras, Mentan Warning Mafia Pangan

REDAKSI88.com – Pemerintah menyalurkan bantuan sosial beras sebanyak 360 ribu ton pada Juli 2025 sebagai bagian dari program perlindungan sosial untuk masyarakat rentan. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.

“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Amran dalam keterangan resminya kepada media, Sabtu, 12 Juli 2025.

Baca Juga: Bukan Lagi Kemenag, Ini Penjelasan Istana soal BP Haji yang Akan Ambil Alih Penyelenggaraan Haji 2026

Penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan melalui sejumlah jalur distribusi, termasuk pasar rakyat, koperasi desa, hingga Gerakan Pangan Murah. 

Beras disalurkan dalam kemasan 5 kilogram dan sudah mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Amran mengingatkan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi agar bantuan tidak meleset dari sasaran. Ia menekankan bahwa SPHP tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga: Jasad Pria di Sungai Ciliwung Diduga Pegawai Kemendagri yang Hilang, Identifikasi Menunggu Hasil Tes DNA

“Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat, tapi untuk SPHP, saya tegaskan BUOG agar hati-hati,” ujarnya.

 “Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, saya minta tidak tegas mafia pangan,” imbuhnya.

Menurut Amran, integritas pelaksanaan menjadi kunci utama keberhasilan program. Ia menyebut setiap bentuk penyimpangan akan ditindak dengan tegas.

Baca Juga: Daftar 11 Negara Anggota Tetap BRICS yang Kini Bikin Trump Geram karena Tarif Impornya Dianggap Remeh

“Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat, kalau ada yang nakal nanti kita tindak tegas,” tegasnya.

Amran juga menekankan aspek keadilan distribusi sebagai prioritas utama dalam program ini. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk terlibat langsung dalam pengawasan lapangan.