Implikasi Kenaikan PPN 12 Persen terhadap Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hafizah Mahasiswi S1 Akuntansi FEB

Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan social jika tidak ditangani dengan baik.  

Masyarakat kelas menengah adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak negative dari kenaikan PPN. 

Mereka seringkali tidak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah dibandingkan dengan kelompok miskin, sehingga mereka harus menghadapi peningkatan biaya hidup tanpa adanya peningkatan pendapata. 

Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan social yang lebih luas jika tidak ada langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah.

 Menaikkan PPN mungkin tampak seperti solusi cepat untuk menambah penerimaan negara, tetapi risiko yang ditimbulkannya bisa jauh lebih besar. 

Dampaknya tidak hanya menciptakan ketegangan pada dompet masyarakat, tetapi juga menggorogoti roda ekonomi.

Apakah pemerintah siap menghadapi konsekuensi dari kebijakan ini? Ataukah langkah ini, yang tampak berorientasi fiscal, justru akan menggoyahkan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang baru mulai bangkit?

Kebijakan ini menuntut bukan hanya perhitungan teknis, tetapi juga keberanian untuk menakar ulang dampaknya bagi rakyat kecil dan pelaku usaha yang menopang fondasi ekonomi kita.

Banyak masyarakat mengeluhkan hal ini terutama masyarakat dari kalangan menengah kebawah merasa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Mereka mengeluhkan bahwa meskipun pemerintah mengklaim bahwa kenaikan PPN akan meningkatkan pendapatan kenaikan negara untuk pembangunan, dampak langsungnya adalah peningkatan biaya hidup yang cukup signifikan. 

"Bagi kami yang penghasilannya terbatas, kenaikan harga barang akibat PPN ini benar-benar menyulitkan. 

pengeluaran tambah besar, bahkan untuk barang-barang yang dulu dianggap kebutuhan dasar," ungkap Pak Ahmad yang merupakan seorang ojol.

Konsumen juga merasa khawatir bahwa kenaikan PPN ini bisa memicu inflasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menambah beban ekonomi mereka.

Respon Pemerintah Terhadap tanggapan masyarakat

Menurut Sri Mulyani, penerapan PPN dengan tarif 12% sudah tepat dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara Indonesia saat ini. 

Kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif signifikan pada perekonomian dan tidak berimplikasi pada inflasi jangka panjang.